Atur Kependudukan, Libatkan Tokoh Agama

Si Biru, mobil pelayanan KB

PALANGKA RAYA – Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) boleh bernafas lega. Program pengendalian penduduk di Bumi Tambun Bungai bisa dikatakan berhasil secara nasional. Kendati demikian, masih ada 10 provinsi lain yang harus mendapatkan perhatian khusus. 
 

“BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) akan terus melibatkan tokoh agama untuk berperan serta dalam sosialisasi program KKB (Kependudukan dan Keluarga Berencana) dan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera),” kata Kepala Perwakilan BKKBN Kalteng Kusnadi SH, Selasa (10/9).

Dijelaskannya, untuk Kalteng keberhasilan pengaturan jumlah penduduk sebagian sudah di atas nasional, tapi bukan berarti kita harus berdiam. Bagaimanapun Kalteng adalah bagian dari negara kesatuan RI, yang apabila tidak diantisipasi, masalah kependudukan akan terjadi juga di Kalteng.

Ia juga menyebut Kepala BKKBN Fasli Jalal berencana menaikkan anggaran untuk revitalisasi program kependudukan dan KB senilai Rp 200 miliar pada 2014. Semula anggaran BKKBN hanya Rp 2,6 triliun dan rencananya akan dinaikkan menjadi Rp 2,8 triliun.

Anggaran itu untuk meningkatkan pelayanan program KB di provinsi-provinsi penyangga agar total kelahiran penduduk secara nasional bisa ditekan lebih rendah. Ke-10 provinsi tersebut adalah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat  dan NTT. Ditambah dengan 3 provinsi yang perlu mendapat perhatian khusus karena total fertility rate (TFR)-nya yang tinggi yakni DKI Jakarta, Papua dan Papua Barat.

Pelayanan program KB yang dimaksud antara lain penyediaan alat kontrasepsi gratis terutama untuk alat kontrasepsi jangka panjang dan meningkatkan akses masyarakat kepada layanan KB. Sebab penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang seperti IUD, vasektomi, tubektomi dan pemasangan implant masih sangat rendah.

Untuk meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang, BKKBN akan menggerakkan semua lini termasuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di Pemda (pemerintah daerah). Mereka diharapkan memberikan dukungan program KB dan kependudukan antara lain melalui pembinaan kader KB di bawah SKPD yang ada serta program sosialisasi KB di semua unit.

Targetnya penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang yang saat ini baru 15 persen bisa ditingkatkan minimal menjadi 17,5 persen pada akhir 2014. (sev)